Kabarlambar.com – Pemerintah pusat memastikan penanganan konflik satwa liar tidak lagi bersifat tambal sulam. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut Presiden Republik Indonesia telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang untuk menyelesaikan konflik gajah di Taman Nasional Way Kambas.
“Presiden menunjukkan komitmen nyata dan kepemimpinan langsung dalam menangani konflik satwa liar dan manusia di Taman Nasional Way Kambas. Ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi langkah konkret negara,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Menurut Gubernur, Presiden memahami secara mendalam dampak luas dari konflik gajah yang terjadi berulang setiap tahun, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman keselamatan warga di desa-desa penyangga kawasan konservasi.
“Konflik gajah ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut dampak sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Presiden memahami betul keresahan warga yang setiap tahun harus hidup dalam ancaman,” katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen mengalokasikan sumber daya nasional untuk mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Pembatas tersebut dirancang sebagai solusi struktural dan jangka panjang.
“Pembatas yang akan dibangun bukan bersifat sementara, tetapi infrastruktur permanen yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekologis agar keseimbangan ekosistem dan habitat satwa tetap terjaga,” jelas Gubernur.
Rahmat Mirzani Djausal menekankan, kebijakan Presiden ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang antara keselamatan masyarakat dan kelestarian satwa liar.
“Negara harus hadir melindungi masyarakat tanpa mengorbankan gajah Sumatera dan fungsi kawasan konservasi. Inilah pendekatan yang adil dan berimbang,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik manusia dan gajah Sumatera di kawasan TNWK. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembangunan tanggul pengaman sepanjang sekitar 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara.
“Way Jepara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-gajah tertinggi. Karena itu, kami merencanakan pembangunan tanggul pengaman sebagai solusi struktural,” ujar Gubernur Lampung.
Ia mengungkapkan, Pemprov Lampung telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam penanganan konflik satwa secara berkelanjutan.
“Kami sudah mengajukan proposal pembangunan tanggul pengaman senilai kurang lebih Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan saat ini terus kami dorong agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan,” katanya.
Tanggul pengaman tersebut dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat desa sekitar TNWK.
“Mitigasi konflik kami lakukan secara adaptif. Tidak semua wilayah sama, sehingga desain penanganannya juga berbeda, bisa berupa tanggul, pagar kejut listrik, atau pagar kawat sesuai kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Gubernur Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pengelola taman nasional, dan masyarakat, kami optimistis konflik satwa di Way Kambas dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
