bandar lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Komisi VI DPR RI menegaskan komitmen mempercepat pemerataan ekonomi melalui penguatan ekosistem digital hingga ke tingkat desa.
Pernyataan tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Hotel Grand Mercure, Sabtu (11/4/2026), yang fokus pada pengawasan kinerja BUMN serta dukungan terhadap transformasi digital daerah.
Gubernur Mirza menyoroti masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara kota dan desa di Lampung. Ia menyebut sekitar 70 persen perputaran uang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Lampung punya potensi besar di desa, termasuk ribuan UMKM seperti keripik singkong berbasis komunitas. Tantangannya ada pada distribusi dan konektivitas digital yang belum merata,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Lampung akan mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa, sekaligus memperluas akses digital agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halim, menegaskan bahwa DPR akan memastikan peran BUMN, khususnya sektor telekomunikasi, hadir lebih optimal dalam mendukung pemerataan pembangunan ekonomi.
“Transformasi digital tidak boleh hanya dinikmati kota besar. Harus ada keseimbangan agar daerah juga tumbuh dan tidak tertinggal,” tegasnya.
Komisi VI, lanjutnya, akan terus mengawal agar program digitalisasi yang dijalankan BUMN benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk pelaku UMKM dan sektor pendidikan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI ini diharapkan mampu mempercepat inklusi digital, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Lampung.(*)
