bandar lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat pengelolaan sampah terpadu bersama Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/4/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri para bupati dan wali kota se-Lampung sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah.
“Ini membuktikan keseriusan kami dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah kini menjadi isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga masa depan generasi.
“Tidak ada peradaban yang maju tanpa lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah yang baik,” tegasnya.
Gubernur Mirza mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa, produksi sampah di Lampung mencapai 4.700 ton per hari. Khusus Kota Bandar Lampung, volume sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani, terutama di wilayah padat seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran.
Ia juga menyoroti dampak sampah terhadap sektor pariwisata. Pada 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai 19 juta orang, meningkat menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan menembus 30 juta pada 2026.
“Jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan berdampak negatif terhadap pariwisata yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Gubernur Mirza menekankan pentingnya langkah konkret pasca rapat, mulai dari penyusunan agenda aksi bersama, penguatan koordinasi lintas daerah, hingga pemetaan titik-titik permasalahan sampah.
“Target kita jelas, pengurangan dan penanganan sampah di Lampung harus semakin baik,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan pihaknya mendapat mandat untuk mendampingi Lampung dalam meningkatkan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota.
Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang spesifik.
“Saya optimistis, dengan semangat para kepala daerah, pengelolaan sampah di Lampung dapat berjalan lebih baik menuju Indonesia Bersih 100 persen,” ujarnya.
Rosa juga mengungkapkan, saat ini tengah dikembangkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah, termasuk Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Selain itu, KLH mendorong perbaikan sistem tempat pembuangan akhir (TPA) dengan penerapan metode controlled landfill serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu.
Pendanaan pengelolaan sampah juga didorong tidak hanya dari APBD, tetapi melalui keterlibatan perusahaan lewat program tanggung jawab sosial (CSR).
“Ke depan, daerah yang masih menggunakan sistem open dumping diharapkan dapat beralih secara bertahap ke controlled landfill ,” tandasnya.
Pemprov Lampung–KLH Bahas Pengelolaan Sampah, Mirza Targetkan Solusi Terpadu
Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat pengelolaan sampah terpadu bersama Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (10/4/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri para bupati dan wali kota se-Lampung sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah.
“Ini membuktikan keseriusan kami dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah kini menjadi isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga masa depan generasi.
“Tidak ada peradaban yang maju tanpa lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah yang baik,” tegasnya.
Gubernur Mirza mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa, produksi sampah di Lampung mencapai 4.700 ton per hari. Khusus Kota Bandar Lampung, volume sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani, terutama di wilayah padat seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran.
Ia juga menyoroti dampak sampah terhadap sektor pariwisata. Pada 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai 19 juta orang, meningkat menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan menembus 30 juta pada 2026.
“Jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan berdampak negatif terhadap pariwisata yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Gubernur Mirza menekankan pentingnya langkah konkret pasca rapat, mulai dari penyusunan agenda aksi bersama, penguatan koordinasi lintas daerah, hingga pemetaan titik-titik permasalahan sampah.
“Target kita jelas, pengurangan dan penanganan sampah di Lampung harus semakin baik,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan pihaknya mendapat mandat untuk mendampingi Lampung dalam meningkatkan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota.
Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang spesifik.
“Saya optimistis, dengan semangat para kepala daerah, pengelolaan sampah di Lampung dapat berjalan lebih baik menuju Indonesia Bersih 100 persen,” ujarnya.
Rosa juga mengungkapkan, saat ini tengah dikembangkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah, termasuk Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Selain itu, KLH mendorong perbaikan sistem tempat pembuangan akhir (TPA) dengan penerapan metode controlled landfill serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu.
Pendanaan pengelolaan sampah juga didorong tidak hanya dari APBD, tetapi melalui keterlibatan perusahaan lewat program tanggung jawab sosial (CSR).
“Ke depan, daerah yang masih menggunakan sistem open dumping diharapkan dapat beralih secara bertahap ke controlled landfill,” tandasnya.(*)
