bandar lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan agar narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak berhenti sebagai jargon tanpa realisasi.
Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).
“Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” kata Bima Arya.
Ia berpendapat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam dua dekade ke depan. Namun, peluang tersebut terancam jika Indonesia tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Bima menekankan empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan mendasar, seperti lemahnya sinkronisasi kebijakan, minimnya kebijakan berbasis riset, hingga ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Bima mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis data, bukan sekadar simbolik atau “gimik”. Program lingkungan, termasuk pengurangan emisi, harus memiliki dampak yang terukur.
Lebih jauh, ia menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan (center of knowledge), think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menjembatani kesenjangan antara riset dan kebijakan.
“Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” kata Bima.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, turut menjadi narasumber dan memaparkan kondisi serta strategi pembangunan di Provinsi Lampung.
Mengusung tema “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia”, Jihan menegaskan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Ia mengungkapkan, Lampung saat ini berada pada momentum bonus demografi, dengan sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif.
“Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir.
Namun demikian, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian sekitar 24 persen menjadi tantangan, terutama karena sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah.
“Hilirisasi menjadi kunci. Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat,” tegas Jihan.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, serta rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah industri.
Dalam capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Lampung telah mencapai 75 persen atau 161 dari 214 indikator, dengan sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung mendorong berbagai program strategis, seperti “Desaku Maju”, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan.(*)
