bandar lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat melakukan kunjungan kerja di Jakarta, Rabu 22 April 2026.
Jihan mengatakan pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti membahas penguatan tata niaga komoditas unggulan Lampung yaitu ubi kayu serta percepatan implementasi alat ukur kadar pati serta penyelarasan program kerja.
Sebagai produsen ubi kayu terbesar di Indonesiam, Wagub Jihan menyampaikan bahwa diperlukan kebijakan yang tepat serta pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem perdagangan.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong/ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram dengan batas maksimal rafaksi 15 persen. Bahkan harga di lapangan telah mengalami kenaikan menjadi Rp1.450 per kilogram.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya standardisasi pengukuran kadar pati, yang berpengaruh terhadap penentuan harga di tingkat industri.
Pemprov berharap dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada para industri tapioka terhadap alat ukur kadar pati yang direkomendasikan, termasuk mengatur dan mengawasi tera timbangan.
Sementara itu, pertemuan denganWamen Perindustrian Faisol Riza membahas percepatan pembangunan Balai Diklat Industri (BDI) di Provinsi Lampung. Tujuannya untuk memperkuat daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan tersertifikasi.
“Kami hadir untuk menyinergikan kebutuhan penguatan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi. Proposal sudah kami siapkan dan telah mendapat arahan serta dukungan dari Pak Gubernur,” ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektare di kawasan Kota Baru, yang masuk dalam wilayah pengembangan pemerintahan dan industri.
Kawasan tersebut dinilai strategis karena telah memiliki embrio ekosistem pendidikan, dengan keberadaan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Sumatera (Itera).
Wagub Jihan berpendapat bahwa lokasi tersebut juga berdekatan dengan kawasan industri yang sudah eksis, sehingga dinilai ideal untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kebutuhan dunia kerja.
“Demand terhadap SDM industri di Lampung semakin tinggi. Saat ini kami memiliki SDM, namun belum seluruhnya tersertifikasi secara legal. Oleh karena itu, kehadiran BDI menjadi sangat penting,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi memang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.
Ia menilai Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan industri, mengingat letak geografisnya yang strategis dan dekat dengan Jakarta.
Selain itu, basis industri Lampung yang didominasi agroindustri juga dinilai memiliki peluang untuk terus berkembang.
“Lampung ini salah satu daerah yang pertumbuhan industrinya bisa diprediksi akan sangat cepat. Kebutuhan SDM industri yang skillful dan tersertifikasi juga semakin mendesak,” ujarnya.
Meski demikian, Faisol mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan pembangunan BDI di berbagai daerah, termasuk Lampung.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah mencari skema alternatif melalui model pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.
“Kita memang menghadapi keterbatasan anggaran, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Kami sedang mengupayakan model pembiayaan dan pengelolaan yang lebih adaptif agar kebutuhan ini tetap bisa dipenuhi,” pungkasnya.(*)
